Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta

       Rencana ini memang sudah direncanakan sudah lama oleh pemerintah DKI Jakarta sejak jaman Presiden Soeharto tetapi baru wacana dan pada tahun 1995 akhirnya dibuat perda oleh pemerintah DKI Jakarta tentang rencana reklamasi ini , Hanya saja banyak kendala dari segi lingkungan dan sumber daya karena dapat merusak ekosistem laut dan sekitarnya ,Proyek itu pun dilanjutkan pada saat Gubernur waktu itu Fauzi Bowo memberikan izin reklamasi Pulau G walaupun banyak pro dan kontra , Pada pemerintahan DKI Jakarta sekarang yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab disapa Ahok bermunculan polemik tentang rencana reklamasi tersebut .

       Mulai dari pro kontra tentang lingkungan dan ekosistem , dan rentannya proyek ini diterpa korupsi dan suap menyuap .

     Menurut saya proyek reklamasi ini ada dampak positif nya dan negatif , dampak positif nya dapat memperluas luas DKI Jakarta dan revitalisasi pantai utara Jakarta supaya lebih baik dan juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan investasi dan menguntungkan bagi negara.

     Dampak negatif nya menurut saya terutama merusak ekosistem laut dan lingkungan , nelayan tidak dapat bekerja karena terlalu jauh untuk nelayan bila ada pulau buatan tersebut nelayan harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan ikan , alhasil nelayan hanya bisa pasrah jika proyek reklamasi terus berjalan tanpa solusi dari pemerintah DKI Jakarta ,dalam hal ini seharusnya nelayan diberikan solusi terbaik supaya tidak kehilangan mata pencahariannya . 

  

    Dan yang paling utama dalam proyek ini adalah masalah korupsi dan suap menyuap dan benar saja banyak yang tersandung korupsi karena proyek reklamasi ini KPK bergerak cepat dengan menetapkan tersangka antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden

Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL), Ariesman Widjaya sebagai tersangka. AWJ diduga memberikan hadiah kepada Anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi  melalui seorang karyawan PT APL, Trinanda Prihantoro . lalu Anggota DPRD DKI Mohamad sanusi juga tersandung korupsi karena menerima suap  dan mungkin masih banyak lagi karena masih diselidiki oleh KPK sampai saat ini.

     Menurut saya bisa diambil kesimpulan bahwa dalam proyek ini dibutuhkan kejujuran dan dasar hukum yang kuat sebagaimana mestinya karena proyek ini memberikan dampak yang luar biasa walaupun proyek ini sebenarnya ingin membuat Jakarta lebih baik lagi dan tertata, kita harus berfikir lebih jauh lagi untuk menentukan proyek ini bisa berdampak positif atau negatif kepada masyarakat nantinya semoga kelanjutan proyek ini bisa jadi lebih baik lagi jangan sampai terulang kasus-kasus korupsi atau lainnya .